Soal pkn kelas 11 bab 3

Mengupas Tuntas Sistem Hukum dan Peradilan Nasional: Panduan Lengkap PKN Kelas 11 Bab 3

Pendahuluan

Hukum adalah salah satu pilar utama yang menopang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Tanpa hukum, tatanan sosial akan kacau, keadilan sulit ditegakkan, dan hak-hak warga negara bisa terabaikan. Di Indonesia, negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat), pemahaman tentang sistem hukum dan peradilan nasional menjadi sangat esensial bagi setiap warga negara, khususnya bagi generasi muda. Bab 3 Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) Kelas 11 secara khusus mengupas tuntas materi ini, membekali siswa dengan pengetahuan mendalam tentang bagaimana hukum bekerja, siapa saja yang berperan dalam penegakannya, serta bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi aktif.

Artikel ini akan membedah secara komprehensif berbagai aspek dalam Sistem Hukum dan Peradilan Nasional di Indonesia, mulai dari konsep dasar hukum, struktur lembaga peradilan, aparat penegak hukum, hingga pentingnya kesadaran hukum dan peran serta masyarakat. Pemahaman yang utuh terhadap materi ini tidak hanya penting untuk meraih nilai bagus dalam pelajaran PKN, tetapi juga untuk membentuk warga negara yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan mampu berkontribusi dalam mewujudkan keadilan sosial.

I. Memahami Konsep Dasar Hukum

Sebelum menyelami lebih jauh tentang sistem hukum dan peradilan, penting untuk memahami terlebih dahulu apa itu hukum dan mengapa ia begitu vital.

A. Definisi dan Unsur-unsur Hukum
Secara sederhana, hukum dapat diartikan sebagai seperangkat norma atau aturan yang berisi perintah dan larangan, yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat memaksa, serta memiliki sanksi tegas bagi pelanggarnya. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Unsur-unsur hukum meliputi:

1. Peraturan Mengenai Tingkah Laku Manusia: Hukum mengatur bagaimana manusia seharusnya bertindak dalam interaksi sosial.
2. Dibuat oleh Badan yang Berwenang: Hukum tidak bisa dibuat sembarangan, melainkan oleh lembaga negara yang memiliki legitimasi, seperti DPR bersama Presiden untuk undang-undang.
3. Bersifat Memaksa: Hukum memiliki daya ikat yang kuat dan wajib ditaati oleh semua pihak.
4. Memiliki Sanksi Tegas: Bagi siapa pun yang melanggar hukum, akan dikenakan sanksi yang telah ditetapkan, baik berupa denda, penjara, atau bentuk hukuman lainnya.

B. Tujuan dan Fungsi Hukum
Hukum memiliki beberapa tujuan dan fungsi vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara:

• Menciptakan Ketertiban dan Keteraturan: Hukum menjadi pedoman agar masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai.
• Mewujudkan Keadilan: Hukum berupaya memberikan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang.
• Memberikan Kepastian Hukum: Dengan adanya aturan yang jelas, masyarakat memiliki panduan dan ekspektasi yang pasti mengenai hak dan kewajiban mereka.
• Melindungi Hak Asasi Manusia: Hukum berfungsi sebagai benteng perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara.
• Sarana Pembangunan: Hukum dapat menjadi instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional, misalnya melalui regulasi investasi atau perlindungan lingkungan.

C. Sumber-sumber Hukum
Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa. Di Indonesia, sumber hukum meliputi:

1. Undang-Undang (Peraturan Perundang-undangan): Aturan tertulis yang dibuat oleh lembaga legislatif (DPR bersama Presiden) atau lembaga negara lain yang berwenang. Ini adalah sumber hukum utama.
2. Kebiasaan: Perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam masyarakat dan diterima sebagai norma yang mengikat.
3. Yurisprudensi: Keputusan hakim atau putusan pengadilan terdahulu yang dijadikan dasar atau pedoman bagi hakim lain dalam memutuskan kasus serupa.
4. Traktat (Perjanjian Internasional): Perjanjian yang dibuat antara dua negara atau lebih yang kemudian diratifikasi dan menjadi bagian dari hukum nasional.
5. Doktrin (Pendapat Ahli Hukum): Pendapat atau ajaran para ahli hukum terkemuka yang sering dijadikan rujukan dalam pengembangan hukum atau penyelesaian kasus.

II. Sistem Hukum di Indonesia

Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum kontinental atau civil law system, yang berakar dari hukum Romawi. Ciri khas sistem ini adalah keberadaan kodifikasi hukum yang bersifat tertulis dan hierarkis.

A. Dasar Hukum Sistem Hukum Nasional
Sistem hukum Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 sebagai konstitusi. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Ini berarti segala aspek kehidupan bernegara harus didasarkan pada hukum dan tunduk pada prinsip-prinsip hukum.

B. Hierarki Peraturan Perundang-undangan
Salah satu ciri penting sistem hukum tertulis adalah hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022), urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
3. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

Prinsip dasar hierarki ini adalah bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

III. Lembaga Peradilan Nasional

Lembaga peradilan adalah badan yang memiliki kekuasaan untuk mengadili, yaitu menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan hukum yang berlaku. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta oleh Mahkamah Konstitusi.

A. Mahkamah Agung (MA)
Sebagai puncak dari kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung memiliki tugas dan wewenang:

• Mengadili pada Tingkat Kasasi: Memeriksa kembali putusan perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat banding.
• Menguji Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang: Melakukan uji materiil terhadap peraturan di bawah UU (PP, Perpres, Perda) apakah bertentangan dengan UU.
• Memberikan Pertimbangan Hukum: Memberikan nasihat atau pertimbangan hukum kepada Presiden terkait permohonan grasi dan rehabilitasi.

B. Mahkamah Konstitusi (MK)
MK adalah lembaga yudikatif yang independen, memiliki wewenang:

• Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945: Melakukan uji materiil dan uji formil terhadap UU.
• Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara: Memutus sengketa antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
• Memutus Pembubaran Partai Politik: Memutus permohonan pembubaran partai politik.
• Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum: Memutus sengketa hasil Pemilu legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilu Kepala Daerah.
• Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Hukum oleh Presiden/Wakil Presiden: Memberikan putusan atas dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden/Wakil Presiden.

C. Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung
Ada empat lingkungan peradilan utama di bawah Mahkamah Agung, masing-masing dengan yurisdiksi dan kewenangan yang berbeda:

1. Peradilan Umum:

   • Mengadili perkara pidana dan perdata bagi rakyat pada umumnya.
   • Terdiri dari Pengadilan Negeri (tingkat pertama), Pengadilan Tinggi (tingkat banding), dan Mahkamah Agung (tingkat kasasi).

2. Peradilan Agama:

   • Mengadili perkara perdata tertentu bagi umat Islam, seperti perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infak, shodaqoh, dan ekonomi syariah.
   • Terdiri dari Pengadilan Agama (tingkat pertama), Pengadilan Tinggi Agama (tingkat banding), dan Mahkamah Agung (tingkat kasasi).

3. Peradilan Militer:

   • Mengadili perkara pidana bagi anggota TNI/militer dan perdata tertentu yang berkaitan dengan militer.
   • Terdiri dari Pengadilan Militer (tingkat pertama), Pengadilan Militer Tinggi (tingkat banding), Pengadilan Militer Utama (kasasi di beberapa kasus), dan Mahkamah Agung (kasasi).

4. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN):

   • Mengadili sengketa antara perorangan atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara.
   • Terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara (tingkat pertama), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (tingkat banding), dan Mahkamah Agung (tingkat kasasi).

IV. Aparat Penegak Hukum

Penegakan hukum tidak akan berjalan tanpa adanya aparat penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Mereka adalah ujung tombak dalam mewujudkan keadilan.

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI):

   • Bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
   • Berperan sebagai penyelidik dan penyidik utama dalam kasus pidana.

2. Kejaksaan Republik Indonesia:

   • Merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.
   • Jaksa bertindak sebagai penuntut umum dalam perkara pidana, juga dapat bertindak sebagai pengacara negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara.

3. Hakim:

   • Pejabat peradilan yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
   • Hakim wajib bebas dari intervensi pihak manapun, mandiri, dan tidak memihak (imparsial) dalam memutus perkara.

4. Advokat/Pengacara:

   • Orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
   • Bertugas memberikan bantuan hukum, nasihat hukum, konsultasi hukum, dan membela kepentingan klien. Advokat berperan penting dalam menjamin hak-hak tersangka/terdakwa.

5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK):

   • Lembaga negara independen yang dibentuk untuk memberantas korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan.
   • Memiliki tugas koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pencegahan tindak pidana korupsi.

V. Konsep Negara Hukum (Rechtsstaat) dan HAM

Indonesia adalah negara hukum. Konsep ini berarti bahwa segala tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan atau kehendak semena-mena.

A. Ciri-ciri Negara Hukum Modern:

1. Supremasi Hukum (Supremacy of Law): Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Semua orang sama di hadapan hukum.
2. Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law): Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum, tanpa diskriminasi.
3. Adanya Jaminan Hak Asasi Manusia (HAM): Negara menjamin dan melindungi hak-hak dasar warganya.
4. Pemisahan Kekuasaan (Separation of Powers): Kekuasaan negara dibagi ke dalam lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
5. Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak (Independent and Impartial Judiciary): Lembaga peradilan harus bebas dari intervensi politik atau pihak lain.
6. Transparansi dan Akuntabilitas: Proses pemerintahan dan penegakan hukum harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

B. Hubungan antara Negara Hukum dan HAM
Negara hukum tidak dapat dipisahkan dari jaminan dan perlindungan HAM. Dalam negara hukum, HAM bukanlah pemberian negara, melainkan hak kodrati yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Hukum berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi HAM dari pelanggaran, baik oleh negara maupun oleh sesama warga negara. Sebaliknya, penegakan HAM yang efektif hanya dapat terwujud dalam kerangka negara hukum yang kuat dan berfungsi dengan baik.

VI. Peran Serta Masyarakat dalam Penegakan Hukum

Sistem hukum yang baik tidak akan berarti tanpa partisipasi aktif dari masyarakat. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari setiap individu adalah fondasi utama tegaknya keadilan.

A. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

• Kesadaran Hukum: Pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum serta pentingnya hukum dalam kehidupan. Ini mencakup pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang isi hukum, dan sikap patuh terhadap hukum.
• Kepatuhan Hukum: Perilaku nyata yang sesuai dengan norma-norma hukum. Kepatuhan bisa muncul karena rasa takut akan sanksi, atau yang lebih ideal, karena kesadaran intrinsik akan pentingnya hukum.

B. Bentuk-bentuk Peran Serta Masyarakat:

1. Mentaati Hukum dan Aturan yang Berlaku: Ini adalah bentuk partisipasi paling dasar dan penting.
2. Melaporkan Tindak Pidana: Aktif melaporkan kejahatan atau pelanggaran hukum kepada aparat yang berwenang.
3. Menjadi Saksi yang Jujur: Memberikan kesaksian yang benar dan tidak memihak di pengadilan.
4. Mendukung Upaya Pemberantasan Korupsi: Berpartisipasi dalam pengawasan dan pencegahan korupsi.
5. Mengkritisi dan Memberikan Masukan: Memberikan masukan konstruktif terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan atau kinerja aparat penegak hukum.
6. Mengikuti Pendidikan dan Penyuluhan Hukum: Meningkatkan literasi hukum pribadi dan komunitas.
7. Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum: Menjauhi segala bentuk tindakan yang melanggar aturan.

Penutup

Memahami Sistem Hukum dan Peradilan Nasional adalah investasi penting bagi setiap warga negara. Ini bukan sekadar materi pelajaran, melainkan bekal fundamental untuk menjalani kehidupan bermasyarakat yang tertib, adil, dan sejahtera. Dari definisi hukum, struktur lembaga peradilan, peran aparat penegak hukum, hingga konsep negara hukum dan partisipasi masyarakat, setiap elemen saling terkait membentuk sebuah sistem yang kompleks namun esensial.

Sebagai generasi penerus bangsa, siswa PKN Kelas 11 memiliki tanggung jawab untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga menginternalisasikan nilai-nilai kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjadi warga negara yang patuh hukum, berintegritas, dan aktif berpartisipasi dalam penegakan keadilan, kita turut berkontribusi dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagai negara hukum yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Mari bersama-sama menjadi agen perubahan menuju supremasi hukum yang lebih baik di Indonesia.